Redaksi
Rabu, 27 Mei 2026 09:15 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID — Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan total terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dinilai krusial agar seluruh skema jaring pengaman sosial yang digulirkan pemerintah benar-benar tepat sasaran serta tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta, Selasa (26/5/2026) pagi.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Gubernur Wayan Koster taktis.
Program digitalisasi bantuan sosial ini merupakan bagian dari akselerasi transformasi digital nasional. Koster mengungkapkan, Bali menorehkan catatan prestisius dengan ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjadi percontohan (pilot project) pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya untuk mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
Guna mengawal program besar ini, pemerintah telah menyiapkan sedikitnya 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial yang tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Bali.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelas Koster.
Dorong Skema Registrasi Mandiri dan Integrasi Program Nasional
Apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali datang langsung dari pihak pusat. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan terima kasih atas kesiapan Bali yang langsung melibatkan seluruh kabupaten/kota dalam uji coba ini. Keberhasilan di Bali diproyeksikan menjadi cetak biru (blueprint) nasional.
Tirta menjelaskan, salah satu keunggulan sistem baru yang diuji coba ini adalah adanya skema on demand. Sistem ini membuka ruang bagi masyarakat miskin atau rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan untuk mendaftarkan diri secara mandiri. (Rls-Kab).
