Redaksi
Jumat, 24 Juli 2026 13:35 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (23/7/2026).
Rapat pimpinan dewan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I IB Yoga Adi Putra dan Wakil Ketua III Made Oka Cahyadi Wiguna. Dari jajaran eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya bersama jajaran pimpinan Perangkat Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dewan memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA-PPAS. Namun, DPRD memberikan sejumlah catatan kritis, utamanya terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi pembiayaan sektor pendidikan.
Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menyoroti proyeksi target pendapatan daerah TA 2027 yang dirancang sebesar Rp2,14 triliun lebih. Pihaknya mempertanyakan adanya tren penurunan target PAD 2027, padahal realisasi pendapatan pada TA 2025 tercatat berhasil melampaui target yang ditetapkan.
“Kami berharap target tersebut disusun berdasarkan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan potensi PAD yang dapat dioptimalkan pada TA 2027,” tegas Ngurah Gede.
Selain masalah PAD, dewan mendesak Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar untuk mengkaji peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah. Langkah ini dinilai vital agar kebutuhan mendasar fasilitas belajar-mengajar dapat dipenuhi APBD tanpa membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa.
Menanggapi masukan dewan, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menegaskan bahwa penyusunan APBD senantiasa berpatokan pada asas pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, akuntabel, dan taat aturan.
Terkait target PAD Rp2,14 triliun, Pemkot Denpasar akan melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, pemetaan ulang objek pajak dan retribusi, serta efektivitas strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.
Sementara mengenai anggaran sarpras pendidikan, pemenuhan fasilitas sekolah negeri akan terus ditingkatkan secara berkala disesuaikan dengan skala prioritas dan kapasitas fiskal daerah.
“Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, kondisi eksisting sarana dan prasarana, serta hasil pemetaan kebutuhan pada masing-masing satuan pendidikan,” jelas Eddy Mulya. (Irw-Kab).
