Redaksi
Minggu, 19 Juli 2026 11:02 WITA
.
3 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus bergerak cepat memperkuat sektor ekonomi pesisir dan meningkatkan daya saing para nelayan lokal. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Bupati Klungkung I Made Satria yang turun langsung menyerahkan bantuan sarana pascapanen berupa chest freezer dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, pada Sabtu (18/7/2026).
Bantuan yang bersumber dari alokasi APBN Tahun 2026 tersebut diserahkan secara maraton kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Titik pertama menyasar KUB Putra Baruna di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. Sementara titik kedua menyasar KUB Bendega Saman Jaya di Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung.
Prosesi penyerahan dilangsungkan di Sekretariat KUB masing-masing dengan difasilitasi langsung oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan, intervensi bantuan teknologi pendingin ini sangat krusial untuk menjaga rantai dingin (cold chain) hasil tangkapan nelayan agar mutunya tetap prima dan terhindar dari risiko pembusukan yang merugikan.
“Tujuan utamanya adalah mengantisipasi fluktuasi hasil tangkapan, terutama saat ikan belum habis terjual di pasar. Dengan adanya chest freezer ini, mutu dan kesegaran ikan tetap terjaga sempurna sehingga nilai jualnya tidak anjlok saat dipasarkan keesokan harinya. Saya minta bantuan ini dirawat dengan baik oleh kelompok dan benar-benar dioptimalkan untuk menggenjot produktivitas,” tegas Bupati Satria.
Tidak hanya menyentuh aspek hilirisasi dan sarana fisik, Pemkab Klungkung juga melakukan penguatan fundamental di sektor jaminan sosial. Menyadari tingginya risiko keselamatan kerja yang dihadapi para nelayan saat bertaruh nyawa di tengah lautan, Bupati Satria tengah mematangkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh.
“Kami ingin para nelayan Klungkung bisa bekerja dengan tenang dan nyaman di laut. Karena itu, perlindungan ganda melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi prioritas mutlak pemerintah daerah saat ini,” imbuhnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Ni Luh Made Ariyati, mempertegas komitmen tersebut. Dirinya memaparkan bahwa hingga Juli 2026, sebanyak 932 nelayan di Kabupaten Klungkung telah terdata secara valid dan masuk dalam skema fasilitasi pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah perlindungan ini melengkapi program sebelumnya, di mana seluruh nelayan tersebut telah terdaftar aktif dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Guna memutus rantai distribusi tengkulak yang kerap merugikan sepihak, Bupati Satria juga mendorong setiap KUB nelayan untuk bertransformasi membentuk badan hukum koperasi.
Menurutnya, wadah koperasi akan mempermudah konsolidasi hasil tangkapan sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan dalam menentukan harga pasar.
“Jika koperasi nelayan tumbuh sehat, bukan hanya anggota kelompok yang sejahtera, tetapi dampak ekonominya akan meluas ke masyarakat sekitar. Saya sudah perintahkan Dinas Koperasi untuk turun langsung memfasilitasi legalitas, administrasi, hingga pembinaan manajemennya,” pungkas Bupati asal Nusa Penida tersebut.
Apresiasi tinggi datang dari para pengurus dan anggota KUB penerima bantuan. Rencana proteksi jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dinilai menjadi suntikan motivasi dan moral yang luar biasa bagi para nelayan agar dapat melaut dengan rasa aman demi menghidupi keluarga. (Sta-Kab).
