Redaksi
Minggu, 19 Juli 2026 13:04 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh menjadi batu sandungan dalam memajukan infrastruktur publik. Komitmen untuk mencari terobosan pembiayaan alternatif di luar dana daerah ditegaskan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri forum strategis tingkat provinsi di Kabupaten Badung, Jumat (17/7/2026).
Orang nomor satu di Bumi Serombotan ini hadir dalam kegiatan Evaluasi Progres Pelaksanaan Proyek Infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali.
Pertemuan berskala regional yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut digelar secara representatif di Golden Tulip Jineng Resort Click to open side panel for more information , Jalan Sunset Road No. 98, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
Agenda evaluasi ini diselenggarakan sebagai langkah konkret dan instrumen akselerasi dari pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup krama di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik langkah Kemendagri dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi skema pembiayaan alternatif ini. Menurutnya, skema KPDBU menjadi angin segar sekaligus solusi paling rasional bagi daerah dengan fiskal terbatas seperti Klungkung agar tidak melulu bergantung pada APBD untuk mengeksekusi proyek-proyek strategis.
“Kami sangat menyambut baik evaluasi dan sosialisasi ini. Kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPDBU adalah jawaban cerdas untuk menyiasati ruang fiskal daerah yang terbatas, tanpa harus menunda pembangunan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas,” ujar Bupati Satria di sela-sela kegiatan.
Perkuat Sinergi Pemerintah-Swasta untuk Proyek Strategis
Lebih lanjut, Bupati asal Nusa Penida ini menekankan bahwa kunci keberhasilan skema KPDBU terletak pada transparansi dan kuatnya sinergi kemitraan strategis antara birokrasi pemerintah dengan profesionalisme sektor swasta selaku investor.
Melalui mekanisme kerja sama yang matang, pembangunan fasilitas publik seperti sektor transportasi, pengelolaan air bersih, infrastruktur pariwisata, hingga penanganan sampah bisa digarap lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
“Sinergi dengan pihak ketiga ini harus kita matangkan bersama. Pemkab Klungkung terus berkomitmen menciptakan iklim investasi dan regulasi yang sehat di daerah agar para pemilik modal tertarik ikut andil membangun Klungkung. Dengan infrastruktur yang kuat, perputaran ekonomi daerah otomatis akan melesat,” pungkasnya.
Melalui forum evaluasi ini, jajaran Pemkab Klungkung dipastikan segera menyusun pemetaan (mapping) terhadap beberapa proyek infrastruktur potensial di wilayah Klungkung daratan maupun kepulauan Nusa Penida yang dinilai layak dan memenuhi kualifikasi untuk ditawarkan ke dalam skema investasi KPDBU. (Sta-Kab).
