Redaksi
Senin, 9 November 2026 14:48 WITA
.
3 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemprov) Badung mengawal ketat pengalokasian anggaran daerah agar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan secara resmi jawaban dan tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan jajaran dewan.
Agenda utama sidang berfokus pada pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, meliputi RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Guna menuntaskan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan, Pemkab Badung mengalokasikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap mulai tahun 2027 hingga 2029 kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Kebijakan ini diambil untuk memacu kapasitas produksi air baku yang saat ini baru menyuplai 800 liter per detik dari kebutuhan ideal yang mencapai 2.000 liter per detik.
“Tambahan modal bertahap ini kita fokuskan untuk memperkuat sistem penyediaan air minum dan menambah kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Khusus pada tahun anggaran 2027, alokasi awal dipatok sebesar Rp37 miliar,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Dengan tambahan ini, akumulasi modal pemkab pada Perumda Tirta Mangutama akan meningkat dari Rp334,1 miliar menjadi Rp484,1 miliar pada 2029.
Selain sektor air bersih, pemkab menyuntikkan tambahan modal Rp150 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk memperluas akses penjaminan kredit UMKM. Langkah ini menaikkan porsi kepemilikan saham Badung di BUMD tersebut dari Rp5 miliar menjadi Rp155 miliar (40,40 persen).
Terkait infrastruktur jalan, pemerintah dan legislatif menyepakati penyesuaian skema pembebasan lahan konvensional menjadi pembangunan terowongan (tunnel). Inovasi ini ditujukan untuk meminimalkan dampak sosial dan mengoptimalkan efektivitas pembiayaan utang daerah.
Sementara mengenai pencabutan Perda Adminduk, Pemkab menjamin pelayanan kependudukan tetap cepat dan transparan melalui Peraturan Bupati agar tidak bertabrakan dengan undang-undang nasional.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi jawaban komprehensif dari Bupati Badung. Pihaknya menyatakan legislatif siap menindaklanjuti proses ini ke tahap rapat Badan Anggaran (Banggar) sebelum penetapan resmi APBD 2027.
“Semua usul saran pertimbangan dewan sudah dijawab oleh Bapak Bupati, dan selanjutnya nanti akan kami laksanakan mekanisme rapat Banggar. Khusus penyertaan modal Tirta Mangutama, kami berharap mampu menyelesaikan dulu masalah air di wilayah selatan,” tegas politikus PDIP asal Kuta tersebut.
Mengenai wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih, Anom Gumanti menegaskan dewan memberikan dukungan penuh selama kajian kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terpenuhi.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, dan tidak berdampak sosial untuk mengatasi kekurangan air, kenapa tidak didukung,” pungkas Anom Gumanti. (Eka-Kab).
