Redaksi
Senin, 31 Maret 2025 16:10 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID KLUNGKUNG – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus bergerak cepat dalam menangani konflik sosial yang melibatkan warga Dusun Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida.
Pasca insiden yang memicu ketegangan antara warga lokal dengan kelompok warga yang dikenal sebagai Kanorayang, sebanyak 21 warga telah dievakuasi untuk sementara dan kini ditampung di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarangkan.
Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, turut memberikan perhatian serius atas perkembangan konflik ini. Usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Ruang Pertemuan Bupati Klungkung, Senin (31/3/2025), ia menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan menyeluruh, baik dari sisi hukum adat maupun hukum formal.
“Permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya sangat mendukung langkah Bupati Klungkung, Bapak I Made Satria, dalam mencari solusi terbaik agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dengan tenang dan aman. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu masuk ke inti konflik adat, namun hadir memberikan solusi jangka panjang,” ujarnya.
Dalam Rakortas tersebut, yang turut dihadiri oleh Majelis Desa Adat (MDA), TNI, Polri, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bupati Klungkung menegaskan bahwa 21 warga yang tergabung dalam kelompok Kanorayang akan tetap berada di SKB Banjarangkan untuk sementara waktu. Pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan sejumlah solusi jangka panjang, termasuk opsi relokasi ke desa adat lain yang akan dirumuskan melalui rapat adat Desa Ped.
Pemerintah Kabupaten Klungkung menyadari kompleksitas konflik yang berkaitan dengan tatanan adat dan norma hukum formal. Oleh karena itu, pendekatan dialogis, mediasi, dan pemberian solusi alternatif seperti relokasi menjadi pilihan strategis agar konflik tidak berkepanjangan.
Bupati Klungkung I Made Satria menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga netralitas namun tetap aktif memfasilitasi proses penyelesaian. Ia juga meminta Majelis Desa Adat untuk ikut berperan aktif mencari titik temu melalui pendekatan kekeluargaan.
Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen, baik DPRD, aparat keamanan, tokoh adat, maupun pemerintah daerah, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan secara menyeluruh, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, dan tanpa mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama masyarakat Bali. (Ad/Kab).
