Redaksi
Jumat, 24 Juli 2026 10:58 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan produktif semakin diperkuat. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Pemenuhan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut melahirkan kesepakatan krusial penetapan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau setara dengan 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024. Angka ini secara resmi memenuhi target minimal nasional yang ditetapkan sebesar 87 persen.
Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah proteksi konkret agar lahan pangan Bali tidak tergerus laju pembangunan. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Mendagri tertanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.
“Penetapan ini penting sebagai pijakan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan demi mewujudkan ketahanan pangan daerah sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif,” tegas Koster.
Berdasarkan data kesepakatan bersama, Kabupaten Tabanan mencatatkan luasan LP2B terbesar di Bali, disusul daerah lainnya:
Kabupaten/Kota Luas Kesepakatan LP2B (Hektare)
Kabupaten Tabanan 16.936,23
Kabupaten Gianyar 7.651,93
Kabupaten Buleleng 7.233,54
Kabupaten Badung 6.922,41
Kabupaten Jembrana 6.203,28
Kabupaten Karangasem 5.479,23
Kabupaten Klungkung 2.942,34
Kabupaten Bangli 1.764,54
Kota Denpasar 965,26
Pantau Digitalisasi Bansos Perlinsos dan Progress Sensus Ekonomi 2026
Selain penetapan lahan abadi, rapat lintas sektor ini membedah dua agenda strategis daerah lainnya:
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes., memaparkan bahwa hingga 22 Juli 2026, pendaftar Portal Perlinsos telah mencapai 363.247 Kepala Keluarga (KK) atau 28,11 persen dari target 1.292.152 KK. Dari hasil verifikasi pendaftar BPNT (355.500 KK), sebanyak 133.662 KK berpotensi layak. Sementara untuk program PKH (344.206 KK), sebanyak 50.404 KK dinyatakan berpotensi layak.
2. Capaian Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, melaporkan bahwa progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Bali telah menyasar 1.039.662 responden atau mencapai 60,89 persen, berada tipis di bawah rerata nasional (61,19%).
Merespons paparan tersebut, Gubernur Koster mendorong para kepala daerah untuk mempercepat pendataan Perlinsos di daerah yang capaiannya masih rendah, serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi data Ekonomi Kerthi Bali. (Eka-Kab).
