Redaksi
Jumat, 19 Juni 2026 17:44 WITA
.
3 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan pemeliharaan ketertiban umum di Bumi Serombotan memerlukan kesiapan instrumen yang matang, baik dari sisi personel maupun regulasi. Menyikapi hal tersebut, Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung secara resmi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung untuk terus memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Klungkung, I Komang Krisna Nata Waisnawa, menyampaikan bahwa penguatan kualitas aparat penegak perda tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial agar korps baret cokelat muda tersebut mampu menjalankan fungsi operasional secara profesional di tengah dinamika sosial kemasyarakatan yang terus berkembang.
“Kami mendorong agar Bupati terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel Satpol PP sehingga mampu menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan pencapaian target operasi dan patroli yang optimal, serta koordinasi yang lebih intensif dengan instansi yang mengemban penegakan peraturan daerah,” ujar I Komang Krisna Nata Waisnawa, Senin (19/6/2026).
Fraksi Hanura menilai, peningkatan kualitas aparatur sipil negara di internal Satpol PP tidak boleh sekadar menjadi program seremonial. Krisna Nata Waisnawa menggarisbawahi beberapa poin strategis yang harus dicapai oleh Satpol PP Klungkung kedepannya:
Target Operasional Terukur: Peningkatan SDM wajib berbanding lurus dengan realisasi pencapaian target operasi dan intensitas patroli wilayah yang terukur.
Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat jalinan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis maupun instansi vertikal terkait yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan serta pengawasan perda yang memuat sanksi pidana (yustisial).
Keseimbangan Fasilitas: Dukungan kepada Satpol PP tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek sarana dan prasarana (sarpras) fisik semata, melainkan wajib menyentuh penguatan kompetensi berpikir dan bertindak aparat di lapangan.
Selain fokus pada pembenahan internal SDM, Fraksi Hanura juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi para petugas yang berhadapan langsung dengan potensi konflik di lapangan. Adanya kejelasan regulasi dinilai akan memberikan rasa aman sekaligus dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP saat mengeksekusi penindakan atau menertibkan pelanggar perda.
“Kami juga meminta pemerintah daerah memberikan payung hukum yang kuat bagi aparat Satpol PP dalam melaksanakan penindakan. Penegakan aturan harus dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan situasi, melibatkan partisipasi masyarakat, serta tetap mengedepankan pendekatan humanis,” tegas Krisna Nata Waisnawa.
Melalui kombinasi antara regulasi perlindungan yang kuat, SDM yang kompeten, dan gaya komunikasi yang humanis, Fraksi Hanura optimistis Satpol PP Klungkung mampu mengawal kebijakan kepala daerah secara efektif, sekaligus tetap memberikan rasa aman, nyaman, dan mengayomi seluruh lapisan krama Klungkung. (Sta-Kab).
