Redaksi
Sabtu, 8 Agustus 2026 10:54 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Masyarakat penerima hibah di Kabupaten Klungkung tampaknya harus bersabar lebih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung memutuskan untuk menahan pencairan belanja hibah tahap pertama Tahun Anggaran 2026 demi menjaga stabilitas dan kesehatan kas daerah.
Keputusan penundaan tersebut diambil bukan karena kendala administrasi, melainkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan serta ketidakseimbangan arus kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, Nyoman Susanta, mengonfirmasi bahwa penyerapan belanja hibah harus disesuaikan secara bertahap dengan ketersediaan anggaran yang ada.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
“Belanja hibah akan direalisasikan sesuai dengan ketersediaan kas pada RKUD. Saat ini kondisi fiskal daerah memang belum optimal sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,” ujar Nyoman Susanta saat dikonfirmasi, Rabu (5/8/2026) lalu.
Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung tercatat sebesar Rp234,23 miliar atau 38,55 persen dari target total Rp607,45 miliar. Meski naik Rp2,56 miliar secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp231,67 miliar), angka tersebut belum cukup kuat menopang seluruh kebutuhan belanja daerah yang kian meningkat.
Susanta menjelaskan, Pemkab Klungkung terpaksa memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mendesak untuk mencegah terjadinya defisit anggaran di akhir tahun.
Salah satu pemicu belum optimalnya penerimaan PAD berasal dari sektor retribusi kawasan wisata Nusa Penida. Pengawasan dan pemungutan retribusi tiket wisatawan dinilai belum maksimal karena belum diizinkannya checking tiket di pelabuhan keberangkatan Bali daratan.
Pemeriksaan tiket yang terpaksa dilakukan di pelabuhan kedatangan Nusa Penida kerap memicu potensi kebocoran retribusi lantaran banyaknya jalur atau pintu keluar wisatawan di lokasi tersebut.
Langkah rasionalisasi dan penundaan hibah ini menjadi pilihan sulit namun tak terhindarkan bagi Pemkab Klungkung, demi memastikan program pelayanan dasar publik dan pembangunan infrastruktur prioritas dapat terus berjalan tanpa mengganggu kesehatan APBD 2026. (Sta-Kab).
557 Kelompok Terima Hibah Rp 97,8 Miliar di Klungkung, Angka Terbesar ke Dua di Bali
