Redaksi
Rabu, 9 September 2026 17:40 WITA
.
3 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan jawaban resmi atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian jawaban tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu (9/9/2026).
Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Mahayastra memberikan penjelasan rinci mengenai sejumlah poin krusial yang disuarakan oleh fraksi-fraksi, mulai dari jaminan kesehatan warga, program beasiswa, alokasi anggaran infrastruktur, hingga progres proyek fisik daerah.
Menanggapi keprihatinan Fraksi PDI Perjuangan terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari Pemerintah Pusat akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Bupati menjelaskan langkah antisipasi yang telah diambil Pemkab Gianyar.
“Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelas Mahayastra, Rabu (9/9/2026).
Ia menambahkan, Pemkab Gianyar telah berkoordinasi dengan 13 Puskesmas dan dua rumah sakit daerah agar warga terdampak penonaktifan PBI JK tetap terlayani lewat Program Bantuan Kesehatan (BK) secara selektif, transparan, dan akuntabel.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Bupati Mahayastra mengapresiasi dukungan legislatif terhadap program ‘satu keluarga satu sarjana’. Ia memastikan pencairan dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima Beasiswa Gianyar telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing setiap semester.
Terkait pergeseran pos retribusi daerah, Bupati menjelaskan adanya penyesuaian aturan penganggaran sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, di mana sebagian pos dialihkan ke sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
Sementara untuk belanja modal pada Perubahan APBD 2026, Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 288,130 miliar lebih (5,26 persen) khusus untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Sektor irigasi pertanian secara spesifik mendapat porsi sebesar Rp 10,773 miliar lebih.
Merespons masukan Fraksi Gerindra mengenai penataan infrastruktur daerah, Bupati Mahayastra memaparkan capaian progres fisik pembangunan fasilitas olahraga dan pusat pemerintahan yang sedang berjalan.
Saat ini, penataan lahan GOR Gianyar telah mencapai progres fisik 39,588 persen, pembangunan sarana penunjang GOR mencapai 20,753 persen, dan pembangunan gedung utama GOR bagian struktur menyentuh 28,379 persen.
“Pembangunan Puspem Gianyar tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan kepastian penyelesaian,” tegasnya.
Menutup jawabannya atas PU Fraksi Demokrat Bersatu, Mahayastra meyakinkan rapat paripurna bahwa alokasi anggaran Perubahan APBD 2026 dirancang untuk memberi dampak langsung bagi kesejahteraan krama Gianyar.
Dukungan sektor ekonomi diberikan melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing, sektor pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas guru dan revitalisasi sekolah, serta sektor kesehatan dioptimalkan lewat penguatan layanan dasar Puskesmas.
“Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkas Mahayastra. (Tut-Kab).
