Redaksi
Jumat, 28 Agustus 2026 10:40 WITA
.
2 menit membaca
BADUNG, KABARBALI.ID – Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung menjalani Verifikasi Faktual Mangupura Award Tahun 2026 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (27/8/2026). Keikutsertaan ini menandai keberhasilan Setda Badung menembus jajaran nominasi 10 besar dalam ajang apresiasi tata kelola birokrasi tersebut.
Tahapan verifikasi meliputi presentasi serta penilaian lapangan guna memastikan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan bukti pelaksanaan kinerja di lapangan.
Terdapat tujuh instrumen penilaian tingkat perangkat daerah yang diuji, mencakup penatausahaan aset, tata kelola keuangan, tata kelola arsip, tata kelola SDM, pelayanan publik, program inovasi, serta administrasi akuntabilitas kinerja.
Tim Juri Mangupura Award 2026 yang dipimpin oleh Putri Ayu Wijayanti dari STIKOM Bali diterima langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana, didampingi Asisten I Luh Suryaniti, Asisten II I Made Agus Aryawan, serta para Kepala Bagian di lingkungan Setda Badung.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Wayan Wijana, menyampaikan bahwa capaian masuk 10 besar ini merupakan buah kerja keras dan komitmen kolektif seluruh lini di Sekretariat Daerah.
“Melalui verifikasi dari Tim Juri, diharapkan seluruh jajaran Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran yang utuh bahwa dokumen yang telah diunggah benar-benar dapat dibuktikan sesuai pelaksanaan di lapangan,” jelas Wayan Wijana.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Agus Aryawan, menambahkan bahwa indikator Mangupura Award memiliki keterkaitan erat dengan berbagai evaluasi eksternal pemerintah daerah.
“Verifikasi faktual Mangupura Award tidak hanya dipandang sebagai proses penilaian, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan seluruh tata kelola, administrasi, pelayanan, inovasi, dan akuntabilitas kinerja berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Mangupura Award sendiri digelar sebagai instrumen strategis Pemkab Badung untuk mengapresiasi kinerja unggul perangkat daerah, mendorong percepatan reformasi birokrasi, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi hasil. (Gus-Kab).
