Redaksi
Rabu, 22 April 2026 14:34 WITA
.
2 menit membaca
JAKARTA, KABARBALI.ID –Menindaklanjuti kesepakatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Gubernur Bali, Wayan Koster, langsung menyambangi tiga kementerian strategis di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan memastikan percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan transportasi di Bali mulai terealisasi secara bertahap pada tahun 2026.
Tiga instansi yang didatangi Gubernur Koster adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KPU), pada Selasa (21/4/2026).
Dalam audiensi tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dengan dukungan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan komitmen mereka untuk memprioritaskan usulan Pemprov Bali.
“Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan Underpass Jimbaran, gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan penghubung Nusa Ceningan-Lembongan, jalan Shortcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, hingga lanjutan Embung Unda di Klungkung,” jelas Koster kepada awak media di Jakarta.
Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU juga menyetujui pembangunan jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem.
Di sektor perhubungan, Kemenhub menyiapkan terobosan transportasi berupa Taksi Laut yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Nusa Dua dan Canggu. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan kronis di jalur darat Bali Selatan.
Angkutan logistik dari Ketapang akan dialirkan langsung melalui jalur laut menuju Pelabuhan Celukan Bawang (Buleleng), Pelabuhan Amed (Karangasem), atau Pelabuhan Gunaksa (Klungkung).
“Kemenhub menyetujui pemisahan transportasi logistik dan penumpang. Kendaraan logistik diarahkan langsung ke pelabuhan tujuan seperti Celukan Bawang atau Gunaksa. Jalur darat utama diprioritaskan untuk penumpang guna menjamin keamanan dan kenyamanan,” tambah Gubernur Bali dua periode tersebut.
Koster menegaskan bahwa rangkaian pembangunan ini merupakan bagian dari visi besar jangka panjang hingga tahun 2030.
Dengan meratanya infrastruktur di Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah, diharapkan ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat segera teratasi demi kesejahteraan krama Bali. (Kri-Kab).
