Redaksi
Jumat, 22 Mei 2026 08:04 WITA
.
3 menit membaca
SEMARANG, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali membuktikan diri sebagai salah satu role model tata kelola politik dan perlindungan hak masyarakat terbaik di tanah air. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Bali sukses mengamankan peringkat kedua Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 tingkat nasional dengan torehan nilai mengesankan sebesar 89,73.
Prestasi prestisius ini diumumkan dalam rangkaian kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi tim pengukur IDI nasional, posisi puncak atau peringkat pertama ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor tipis 89,79. Bali mengunci posisi runner-up di peringkat kedua (89,73), disusul oleh tuan rumah Jawa Tengah di posisi ketiga dengan raihan nilai 86,72.
Capaian berskala nasional ini menunjukkan konsistensi tinggi dari Pemprov Bali dalam mempertahankan dan merawat iklim sosiopolitik yang sehat. Dibandingkan rapor tahun sebelumnya, indeks demokrasi di Pulau Dewata berhasil mengalami lompatan positif dengan kenaikan sebesar 0,39 poin.
Tim evaluator mencatat, lompatan nilai yang signifikan ini dipicu oleh membaiknya variabel pada aspek kebebasan sipil, dengan fokus utama pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja di berbagai sektor industri pasca-pandemi di Bali.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bali melalui jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Apresiasi diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus.
Dalam sambutan resminya, Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa instrumen IDI merupakan barometer krusial pembangunan nasional sekaligus ruang refleksi bersama agar instansi birokrasi terus melahirkan kebijakan hukum yang berpihak pada asas keadilan masyarakat.
Wamenko Polkam juga menggarisbawahi sebuah fakta penting bahwa kualitas iklim demokrasi di suatu daerah tidak melulu linier dengan besarnya serapan sumber daya fiskal atau tebalnya anggaran daerah. Komitmen kerja kolaboratif, responsivitas jajaran pimpinan, serta inklusivitas pelayanan menjadi kunci utama keberhasilan Pemprov Bali di tingkat nasional.
“Penghargaan ini menjadi suntikan motivasi besar bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Bali yang maju, harmonis, dan sejahtera,” tulis rilis resmi Pemprov Bali pasca-penerimaan penghargaan.
Sebagai rencana strategis ke depan, agenda evaluasi nasional di Semarang tersebut juga menyepakati adanya perluasan skema pengukuran IDI. Jika selama ini penilaian baru menyentuh klaster provinsi, ke depan instrumen pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia akan diturunkan hingga tingkat kabupaten/kota, dibarengi dengan penyusunan rencana aksi daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan. (Tty-Kab)
