Redaksi
Kamis, 27 Maret 2025 15:18 WITA
.
2 menit membaca
KABARBALI.ID, BADUNG – Paiketan Bandesa Kecamatan Kuta Utara (MDA Kuta Utara) mengadakan pertemuan dengan manajemen tempat hiburan pada Senin (17/3/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Syahbuddin Nasution, S.I.K., serta perwakilan dari Kanwil Imigrasi Bali. Tujuannya adalah mengantisipasi tindak pidana, penyimpangan, serta penyalahgunaan izin oleh warga negara asing (WNA) di wilayah Kuta Utara.
Bandesa Alitan Kuta Utara menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan adat Bali. “Kami berharap pemilik dan pengelola tempat hiburan, restoran, serta usaha penyangga pariwisata lainnya ikut berperan aktif dalam pengawasan WNA yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah Kuta Utara,” ujar Bandesa Alitan.
Ia juga mengingatkan agar sektor usaha pariwisata tetap menghormati kaidah adat dan budaya setempat. “Kami tidak menolak investasi dan perkembangan pariwisata, tetapi jangan sampai nilai-nilai kesucian dan budaya Bali tergerus akibat kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan norma masyarakat,” tambahnya.
Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Syahbuddin Nasution, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. “Kuta Utara merupakan pusat wisata dengan dinamika yang tinggi. Kita harus memastikan bahwa pariwisata yang berkembang di sini adalah pariwisata yang berkualitas dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan bersama,” jelasnya.
Perwakilan dari Kanwil Imigrasi Bali, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Amd.Im., S.H., M.H., juga turut menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Bandesa Adat Kuta Utara.
“Kami siap berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap WNA yang beraktivitas di wilayah ini. Jika ditemukan pelanggaran keimigrasian, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha guna menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, nyaman, serta tetap berlandaskan pada budaya Bali. (Dar/Kab).
