Dihadapan Dewan, Bupati Klungkung Jujur Akui Kelemahan Infrastruktur dalam LKPJ 2025

LKPJ 2025: Ekonomi Klungkung Tumbuh 5,67 Persen, PAD Melonjak Signifikan Berkat Nusa Penida

KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Meski mencatatkan sederet prestasi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Klungkung secara terbuka mengakui masih adanya sejumlah masalah krusial yang dihadapi masyarakat. Dalam sidang LKPJ Tahun 2025, Bupati I Made Satria menyoroti masalah air bersih di Nusa Penida dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, di Gedung Sabha Nawa Natya, Senin (25/3/2026).

Bupati menyatakan bahwa cakupan layanan perpipaan air minum masih rendah, terutama di wilayah kepulauan Nusa Penida akibat keterbatasan sumber air tanah karst dan tingginya tingkat kebocoran jaringan pipa tua di perkotaan.

Darurat Sampah di TPA Sente

Persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. Bupati mengakui terjadi ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaan. Kondisi TPA Sente yang telah mengalami kelebihan beban (overload) memperparah situasi ini.

“Di balik capaian tersebut, dengan kejujuran intelektual kami mengakui masih terdapat sejumlah permasalahan, kekurangan, dan kelemahan yang memerlukan perhatian serius kita bersama,” kata Bupati Satria di hadapan anggota dewan.

Restrukturisasi OPD untuk Genjot PAD

Menyikapi tantangan tersebut, Pemkab Klungkung telah merumuskan langkah strategis. Salah satu yang paling menonjol adalah rencana pemisahan urusan pendapatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

“Kami merencanakan restrukturisasi organisasi dengan memisahkan urusan pendapatan agar pengelolaan lebih fokus, mandiri, dan profesional dalam menggali potensi pajak serta retribusi,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah berkomitmen melakukan pemerataan infrastruktur yang inklusif, termasuk perbaikan jalan menuju destinasi wisata di Nusa Penida guna mengurangi ketimpangan dengan wilayah daratan. (Sta-Kab).

kabar Lainnya