KARANGASEM, KABARBALI.ID  – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan seorang nasabah berinisial IWS sebagai tersangka kedua dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, pada Senin (9/11/2026).

IWS, yang diketahui merupakan penerima fasilitas kredit sebesar Rp250 juta tanpa prosedur sah, langsung menjalani proses penahanan selama 20 hari terhitung mulai 9 hingga 28 November 2026 dan dititipkan di Lapas Kelas IIB Karangasem.

Penetapan status tersangka baru ini menyusul langkah kejaksaan sebelumnya yang telah menjebloskan mantan Kepala LPD Desa Adat Kelungah ke meja hukum.

Kajari Karangasem Dr. Kusufi Esti Ridliani memaparkan bahwa penetapan status tersangka terhadap IWS dilakukan secara objektif setelah tim penyidik berhasil mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

“Keterlibatan IWS berkaitan dengan proses pencairan kredit yang diduga tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian keuangan dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah,” terang Kusufi Esti Ridliani.

Bukan Krama Desa, Melanggar BMPK, dan Jaminan Belum Selesai

Berdasarkan hasil penyidikan mendalam, penyidik menemukan sejumlah penyimpangan krusial dalam pemberian pinjaman kepada IWS. Tersangka diketahui bukan merupakan krama Desa Adat Kelungah, melainkan warga asal Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Meski berstatus warga luar desa adat, IWS memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp250 juta pada November 2018 melalui nomor rekening 001210.

Nilai kredit tersebut terbukti melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) LPD Kelungah yang saat pengajuan dibatasi maksimal sebesar Rp119.042.007,80.

Pencairan kredit tersebut kian bermasalah lantaran proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan jaminan belum rampung. Dari total pinjaman Rp250 juta, sebesar Rp220 juta dipakai tersangka untuk membeli tanah seluas 500 meter persegi dari peminjam LPD sebelumnya, sementara Rp30 juta sisanya dialokasikan untuk pengurusan sertifikat.

Hingga batas waktu pelunasan jatuh pada 24 November 2023, kewajiban pinjaman tersebut menunggak dan gagal dilunasi kendati pihak manajemen LPD telah melayangkan teguran dan penagihan berulang kali.

Kerugian Negara Rp2,69 Miliar dan Sangkaan Pasal

Kasus yang menjerat IWS merupakan bagian dari muara pengungkapan dugaan korupsi massal LPD Desa Adat Kelungah. Berdasarkan laporan hasil audit akuntan publik, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini membengkak hingga Rp2.694.053.170 (Rp2,69 miliar).

Dalam merampungkan berkas perkara, Kejari Karangasem telah memeriksa 18 orang saksi dan 3 orang saksi ahli dari unsur keuangan negara, auditor, serta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD).

Atas perbuatannya, tersangka IWS disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pihak kejaksaan menegaskan proses hukum akan terus mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Kaa-Kab).