Redaksi
Minggu, 7 Juni 2026 14:42 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Sorotan tajam datang dari pemuda Bali di tengah euforia keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memborong penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, beberapa waktu lalu.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali, Anak Agung Gde Indra Utama Prayoga, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan data kesuksesan administratif di atas kertas.
Gung Indra menegaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Bali harus dibuktikan dengan realita valid di lapangan, bukan sekadar angka capaian birokrasi.
“Penanganan stunting bukan hanya data sukses di atas kertas, tapi praktik di lapangan harus sesuai dengan bukti kelahiran bayi dan ibu hamil yang memenuhi gizi. Program pemerintah yang menyasar tidak boleh hanya berpusat di kota, namun di pelosok desa harus lebih diprioritaskan,” tegasnya, Minggu (7/6).
Soroti Masalah Upah Lokal dan Dampak Program Pemerintah
Lebih lanjut, KNPI Bali juga mengkritisi ketimpangan daya beli masyarakat lokal dibandingkan dengan warga pendatang.
Ia mendesak Pemprov Bali untuk menata ulang regulasi ketenagakerjaan pasca-perolehan penghargaan ini agar warga lokal mendapatkan prioritas utama dalam memegang kendali ekonomi di daerahnya sendiri.
Ia juga menyinggung adanya tekanan ekonomi berupa defisit anggaran di tingkat bawah yang ditengarai sebagai dampak dari masifnya implementasi program-program pemerintah saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Penanganan kemiskinan harus dengan bukti valid di lapangan terhadap penerimaan masyarakat lokal yang lebih prioritas diterima untuk bekerja di Bali, apapun bentuk pekerjaannya,” sebutnya.
Ditambahkan, nilai upah kerja harus bisa memanusiakan manusia di era defisit anggaran efek gila-gilaan program pemerintah.
Hal ini penting untuk meningkatkan nilai beli masyarakat lokal daripada pendatang, dan menjadikan masyarakat lokal raja di daerahnya sendiri.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan dan stunting tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan instrumen aturan tertulis atau imbauan normatif.
Keberhasilan Bali mengantongi dana insentif fiskal senilai total Rp 6 miliar dari pusat wajib dialokasikan secara transparan untuk menyasar substansi masalah tersebut.
Kritik mendalam dari KNPI Bali tersebut bergulir tepat setelah Pemprov Bali dinobatkan sebagai yang terbaik dalam ajang Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Jawa-Bali di Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis (4/6) malam.
Dalam ajang yang bertujuan memicu iklim kompetisi sehat antar-kepala daerah itu, Pemprov Bali menyapu bersih Peringkat 1 Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi, serta Peringkat 1 Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi. Dari dua kategori ini, Bali berhak atas hadiah insentif fiskal senilai Rp6 miliar.
Mendagri Tito Karnavian bahkan sempat berkelakar mengenai dominasi total kontingen Bali yang tetap tidak terbendung meski zonasi penilaiannya sudah dipindahkan ke regional berat bersama provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB dan NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Tapi ternyata, Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” kelakar Mendagri, merujuk pada rentetan piala yang juga dibawa pulang oleh Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar.
“Dapat insentif besar harus bisa mendukung suksesi lebih meningkatnya penanganan dua hal ini (stunting dan kemiskinan) di masyarakat secara valid,” pungkas pemuda Klungkung ini. (Sta-Kab)
