Redaksi
Jumat, 10 Juli 2026 16:30 WITA
.
2 menit membaca
KARANGASEM, KABARBALI.ID – Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa yang akrab disapa Guru Pandu, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Karangasem Tahun 2026. Kegiatan strategis berskala daerah ini diselenggarakan di Gedung Ballroom Kawasan Suci Pura Besakih, Rendang, Karangasem, Kamis (9/7/2026).
Rakor tahun ini mengusung tema besar “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sinergi Aspek Hukum, Mitra Kerja Strategis, dan Transformasi Digital Pengadaan”.
Istimewanya, forum koordinasi ini menghadirkan langsung Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Setya Budi Arijanta, yang bertindak selaku narasumber utama untuk membedah potensi mitigasi risiko regulasi.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut unsur Kejaksaan Negeri Karangasem, perwakilan BPJS Karangasem, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta, Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem I Nengah Mindra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Camat se-Kabupaten Karangasem, perwakilan Kepala UKPBJ se-Bali, Direktur BUMD, serta para mitra kerja strategis lainnya.
Sebelum memasuki sesi pemaparan materi inti dan dialog interaktif, Wabup Guru Pandu berkesempatan memberikan cinderamata kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pemangku kepentingan.
Rakor UKPBJ ini dinilai menjadi momentum krusial untuk memperkuat pemahaman kolektif para pelaku pengadaan (PPK dan Pokja) di lingkungan Pemkab Karangasem terhadap pemetaan aspek hukum, tata cara penyelesaian sanggah, serta pentingnya mengadopsi platform digital.
Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, Wabup Guru Pandu berharap jalinan sinergi dan komunikasi antarpemangku kepentingan—baik dari lini internal eksekutif, instansi vertikal penegak hukum, hingga pihak swasta/penyedia—dapat berjalan makin solid dan harmonis.
Dengan penguatan komitmen bersama ini, seluruh proses pengadaan barang maupun jasa konstruksi pemerintah di Gumi Lahar diharapkan dapat berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, minim sengketa hukum, serta mampu memberikan multiplier effect atau manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. (Kri-Kab).
