Redaksi
Rabu, 8 Juli 2026 10:33 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, jalannya roda pemerintahan, serta program pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, saat memberikan tanggapan resmi dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Rapat kerja yang mengendong agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 ini digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Ketut Suteja Kumara, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Denpasar.
Dalam pemaparannya, Sekda Eddy Mulya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penilaian objektif dari legislatif, khususnya Pansus DPRD Kota Denpasar, terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemkot Denpasar sebanyak 14 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut ini merupakan buah dari sinergi positif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen penuh menjaga kualitas pengelolaan ini ke depan,” kata Eddy Mulya.
Kendati sukses mempertahankan opini WTP, Eddy Mulya menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah di Kota Denpasar untuk tidak cepat berpuas diri. Ia meminta para pimpinan OPD melahirkan inovasi dan terobosan baru demi mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah (PAD).
Guna menindaklanjuti sejumlah catatan dari BPK, Pemkot Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan segera mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan). Langkah ini ditargetkan memiliki garis waktu (timeline) penyelesaian yang tegas dan mengikat bagi setiap dinas.
Di sisi lain, jalannya rapat kerja juga menyoroti draf laporan keuangan yang mencatat angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang tergolong masih cukup gemuk, yakni menyentuh angka Rp644,73 miliar lebih.
Eddy Mulya menegaskan, nominal sisa anggaran yang besar ini harus menjadi bahan evaluasi total dan mendalam. Pemerintah perlu memetakan secara presisi apa yang menjadi akar masalah utamanya di lapangan.
“Nilai SILPA yang masih tinggi sebesar Rp644,73 miliar lebih ini diharapkan bisa menjadi ruang evaluasi bersama untuk mengidentifikasi penyebab utamanya. Apakah ini murni bersumber dari efisiensi belanja program, adanya keterlambatan eksekusi pelaksanaan kegiatan, atau sisa dana yang memang tidak terserap dari rencana awal,” papar Eddy Mulya.
Selain masalah penyerapan dana, evaluasi komprehensif juga akan diarahkan langsung pada program-program kerja sektoral yang realisasi capaian kinerjanya dinilai belum memenuhi target yang dicanangkan dalam APBD induk maupun perubahan. (Irw-Kab)
