Redaksi
Senin, 1 Juni 2026 18:35 WITA
.
2 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID — Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, memilih menanggapi secara santai dan kepala dingin terkait kemunculan spanduk berisi nada kritik yang sempat terpasang di beberapa titik strategis kawasan pariwisata Ubud. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi tersebut tidak perlu disikapi secara reaktif atau berlebihan oleh jajaran birokrasi.
Pernyataan tersebut dilontarkan Mahayastra di hadapan krama saat menghadiri undangan upacara adat melaspas Bale Banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Minggu (31/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahayastra memberikan klarifikasi objektif mengenai substansi masalah yang tertuang di dalam spanduk kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan yang disorot sejatinya berada di bawah payung regulasi dan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, bukan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Meski demikian, politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Pemkab Gianyar memilih tidak menutup mata dan tetap mengambil peran eksekusi di daerah.
Tiga Poin Utama Respons Pemkab Gianyar terhadap Pembangunan:
• Intervensi Kebijakan: Mengambil alih penanganan masalah yang menjadi kewenangan provinsi di daerah secara taktis demi kepentingan dan kenyamanan langsung krama Gianyar.
• Estetika Kawasan Wisata: Melakukan pembenahan radikal pada wajah pusat pariwisata Ubud melalui proyek penurunan dan penanaman kabel utilitas (underground utility) bawah tanah guna menghapus kesan kumuh.
• Proteksi Jaminan Sosial: Memperkuat sektor pelayanan dasar, di mana masyarakat Gianyar kini telah menikmati fasilitas pengobatan gratis secara mandiri yang disubsidi penuh oleh APBD kabupaten.
Bupati Mahayastra mengimbau jajarannya maupun simpatisan agar tidak risau atau terpancing secara emosional dengan adanya dinamika di ruang publik tersebut. Baginya, kritik melalui media apa pun merupakan vitamin demokrasi yang lumrah diterima oleh setiap pejabat publik.
“Dengan spanduk seperti itu jangan risau. Menjadi pemimpin memang harus siap diberi masukan, siap dikritik, dan siap dibully,” ujar Mahayastra berkarakter.
Ia menambahkan, esensi utama dari mengemban amanah rakyat adalah tetap menjaga ritme kerja dan fokus pada target pembangunan yang telah dicanangkan. Menanggapi polemik secara berlebihan dinilai hanya akan menguras energi dan mengaburkan produktivitas kerja pemerintah. (Tut-Kab)
