Redaksi
Jumat, 10 Juli 2026 13:35 WITA
.
3 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Kamis (9/7/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan pembahasan krusial mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mengawali penjelasannya, Wabup Agung Mayun menjawab pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya disampaikan oleh Ngakan Ketut Putra. Menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Agung Mayun mengonfirmasi bahwa Pemkab Gianyar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan, hal ini akan terus dipertahankan dengan melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan,” ungkap Agung Mayun.
Selanjutnya, menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Gusti Ngurah Ariasa mengenai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan, Wabup menegaskan eksekutif akan terus memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, serta pengawasan lapangan. Langkah ini diambil agar setiap program kerja benar-benar berjalan efektif, efisien, tepat mutu, dan berdampak jangka panjang bagi krama Gianyar.
Jawaban berlanjut untuk Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Ida Bagus Gede Suryawan terkait manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemkab Gianyar memastikan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan melalui skema reviu, evaluasi, dan pendampingan melekat kepada setiap perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berjalan optimal. Dengan demikian, opini WTP tidak hanya menjadi capaian administratif semata, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, merespons masukan dewan mengenai fisik kewilayahan, Pemkab Gianyar berkomitmen memberikan perhatian serius terhadap percepatan perbaikan jalur transportasi. Fokus utama menyasar perbaikan jalan kabupaten, jaringan irigasi subak, jalan usaha tani (JUT), serta infrastruktur penunjang sektor pariwisata guna mendongkrak konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Terakhir, menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan Anak Agung Oka Kalam terkait efektivitas belanja daerah, Wabup Agung Mayun menegaskan komitmennya untuk mengunci anggaran pada program skala prioritas. Belanja daerah akan diarahkan langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur utama, peningkatan mutu pendidikan, dan sektor kesehatan.
“Pemerintah Daerah juga tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor prioritas seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Tut-Kab).
