Redaksi
Jumat, 21 Agustus 2026 17:54 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Rencana pemerintah pusat menerapkan pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memicu perhatian serius dari wakil rakyat di Kabupaten Klungkung.
Meskipun wacana tahap awal hanya menyasar masyarakat kategori desil 9–10 (kelompok berpenghasilan tinggi/kaya), anggota DPRD Kabupaten Klungkung meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan matang-matang agar tidak berdampak pada nelayan kecil dan masyarakat kelas menengah.
Anggota DPRD Klungkung asal Desa Kusamba, I Wayan Mudayana, menegaskan bahwa penerapan pembatasan BBM bersubsidi di lapangan harus ditelaah secara cermat agar penyalurannya tepat sasaran.
“BBM bersubsidi prioritaskan ke orang-orang yang sangat membutuhkan, terutama nelayan-nelayan kecil,” tegas Wayan Mudayana, Jumat (21/8/2026).
Mudayana mencontohkan kondisi di Desa Kusamba, tempat sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Kelangsungan hidup mereka sangat berpatokan pada ketersediaan BBM bersubsidi untuk operasional melaut.
“Nelayan kecil ini hidupnya sangat tergantung BBM bersubsidi. Mereka melaut jauh, belum tentu mendapat hasil tangkapan. Jangan sampai kebijakan ini meluas ke desil di bawahnya atau menyasar nelayan kecil,” terangnya.
Ia juga mewanti-wanti pemerintah agar penetapan kriteria desil penerima bantuan benar-benar akurat di lapangan. Jangan sampai warga berpenghasilan rendah atau menengah justru keliru dimasukkan ke dalam desil tinggi yang memutus hak subsidi mereka.
“Penerapannya nanti harus akurat. Jangan sampai nelayan kecil yang hidupnya pas-pasan dan bertaruh nyawa di laut justru tidak dapat BBM bersubsidi,” tambah Mudayana.
Kekhawatiran serupa turut dirasakan oleh warga Klungkung. Made Juli Putrawan (36), salah seorang warga lokal, berharap wacana ini bukan awal dari penghapusan subsidi secara bertahap.
Menurutnya, pemerintah harus membedakan antara kendaraan pribadi mewah dengan kendaraan operasional kerja masyarakat kelas menengah.
“Kalau diterapkan ke mobil-mobil mewah, itu bagus. Tapi kalau sampai kendaraan sejenis Avanza atau sepeda motor dilarang pakai BBM bersubsidi, tentu tambah berat bagi masyarakat,” ungkap Juli. (Sta-Kab).
