BADUNG, KABARBALI.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Gumi Keris dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk dalam mencari alternatif pembiayaan kreatif demi mempercepat pembangunan infrastruktur.
Momentum itu dimanfaatkan langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Badung.
“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin secara administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa, Sabtu (18/7/2026).
Bagi Pemkab Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, Adi Arnawa memberi masukan krusial terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi. Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial (bansos) di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.
Di sisi lain, ia juga mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif.
Merespon hal itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan nasional karena inovasinya kerap berjalan lebih maju dibanding regulasi yang ada.
“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.
Kemendagri kini terus mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Agenda berskala nasional ini turut dihadiri oleh Sekda Badung IB. Surya Suamba, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan pemerintah daerah dan perbankan se-Indonesia. (Gus-Kab).