Redaksi
Selasa, 28 Juli 2026 10:38 WITA
.
2 menit membaca
TABANAN, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan daerah melalui langkah nyata perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di Daya Tarik Wisata (DTW) Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Senin (27/7/2026).
Dewa Made Indra menyampaikan bahwa mempertahankan keberadaan sawah di tengah pesatnya pembangunan bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu, skema pemberian insentif kepada pemilik lahan pertanian menjadi strategi krusial agar fungsi sawah tetap terjaga.
“Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ungkap Dewa Made Indra.
Ia menambahkan, skema pembebasan PBB untuk lahan sawah produktif juga telah diterapkan oleh Pemkab Badung dan Pemkab Gianyar. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan nilai tambah berupa fasilitasi beasiswa dan sekolah gratis bagi anak-anak petani.
Di lokasi terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster memperkuat komitmen tersebut dengan menegaskan pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Perhelatan GPIPS 2026 di Jatiluwih turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta jajaran kepala daerah se-wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menggarisbawahi pentingnya keterikatan rantai pasok dan distribusi pangan antardaerah di kawasan Bali-Nusra guna meredam lonjakan harga.
“Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi pangan aman serta terkendali,” tegas Bima Arya.
Menurutnya, penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) menjadi kunci vital pengendalian inflasi harian, mengingat ketiga provinsi tetangga ini memiliki potensi ekonomi yang saling menopang di sektor pariwisata, pangan, dan UMKM. (Tty-Kab).
