Redaksi
Selasa, 8 September 2026 09:20 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan berkelas dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen ASN di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (7/9/2026).
“Kami menyadari betul bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta iklim birokrasi yang sehat, penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah kunci utama,” ujar Giri Prasta.
Mantan Bupati Badung dua periode tersebut menjelaskan bahwa lewat sistem merit, seluruh proses pengisian jabatan strategis dan promosi karier ASN di lingkungan Pemprov Bali didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi.
“Bukan atas dasar pertimbangan subjektif, KKN, maupun dinamika politik praktis,” tegasnya di hadapan jimpinan DPD RI.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, membeberkan bahwa hingga 1 Agustus 2026, jumlah ASN Pemprov Bali tercatat sebanyak 20.896 orang.
Postur ASN tersebut terdiri dari 7.790 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 9 Calon PNS (CPNS), 9.247 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 3.850 PPPK Paruh Waktu.
Di tengah besarnya jumlah tenaga kepegawaian tersebut, Pemprov Bali berhasil mencatatkan capaian luar biasa dengan Indeks Sistem Merit sebesar 0,94 atau masuk dalam Kategori IV (Sangat Baik).
Budiasa menerangkan bahwa capaian tinggi ini didukung oleh integrasi berbagai aplikasi digital internal Pemprov Bali, seperti SIMATA untuk pemetaan talenta, SIKEPO untuk manajemen kinerja, KBS CORPU untuk pelatihan, Assessment Center, hingga SIMPEG.
Langkah progresif Pemprov Bali ini mendapat respons positif dari Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Satya Pratama yang memaparkan 15 kebijakan pro-karier ASN guna mempercepat transformasi digitalisasi kepegawaian.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, melayangkan pujian atas keberhasilan Bali dalam mengimplementasikan sistem merit secara konsisten di tingkat daerah.
Ia mengutarakan bahwa Komite I DPD RI sengaja turun langsung ke Bali untuk menggali formulasi sukses serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pemprov Bali, agar praktik baik (best practice) manajemen ASN ini dapat direplikasi di provinsi lain di Indonesia. (Rls-Kab).
