Redaksi
Selasa, 9 Juni 2026 12:35 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen penuh menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Bali. Sinergi ini dinilai sebagai kunci utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pembenahan ekologi, sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kepala daerah se-Bali yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Rakor tersebut secara spesifik mengupas strategi percepatan pengelolaan sampah termasuk skema penutupan sistem pembuangan terbuka (open dumping), pengendalian inflasi, menekan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, hingga mitigasi stunting.
“Melalui rakor ini, saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.
Dalam pemaparan programnya, Bupati Satria menjabarkan langkah taktis Pemkab Klungkung dalam membedah problem lingkungan. Di bidang kebersihan, Klungkung fokus menerapkan ketertiban pemilahan sampah langsung dari sumbernya (rumah tangga).
Guna menyokong program tersebut, Pemkab Klungkung mengalokasikan stimulus anggaran melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 8,4 miliar yang didistribusikan ke 42 desa. Dana stimulus ini diarahkan untuk mengoptimalisasi peran Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat desa.
Selain penguatan di akar rumput, tata kelola sampah hilir juga mulai dimodernisasi. Pemkab Klungkung tengah melakukan tahap uji coba pemasangan alat pirolisis berkapasitas produksi 24 ton per hari di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center dengan menggandeng pihak ketiga. Langkah ini diproyeksikan mampu mempercepat target penutupan open dumping di TPA.
Di sektor sosial-ekonomi, Pemkab Klungkung meluncurkan program inklusif bertajuk inovasi “Beri Kail Bukan Ikan”. Inovasi ini diwujudkan melalui pemberian pelatihan intensif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bersumber dari basis data keluarga prasejahtera atau KK miskin. Skema ini bertujuan memutus rantai kemiskinan struktural lewat jalur ketenagakerjaan formal di luar negeri.
Sementara untuk menekan prevalensi angka stunting, Bupati Satria memetakan strategi preventif dan kuratif yang menyasar hulu hingga hilir. Program ini berjalan lewat pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan terpadu bagi ibu hamil, bayi, balita, kelompok remaja putri, hingga skrining kesehatan bagi calon pengantin (catin).
Bergerak ke sektor pembangunan fisik, Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran fantastis mencapai kurang lebih Rp 200 miliar yang difokuskan sepenuhnya untuk kawasan kepulauan Nusa Penida. Wilayah seberang lautan ini diposisikan sebagai “titik ungkit” atau motor penggerak ekonomi baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung.
Paket pembiayaan infrastruktur tersebut mencakup lima sektor vital:
• Akselerasi pembangunan dan pengaspalan jaringan jalan utama.
• Perluasan jaringan interkoneksi air minum layak konsumsi.
• Peningkatan fasilitas medis di RSUD Gema Santi Nusa Penida.
• Rehabilitasi dan pembangunan sarana gedung sekolah.
• Penataan fasilitas penunjang di sejumlah destinasi wisata strategis.
Melalui sinkronisasi tindakan dan keselarasan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di tingkat provinsi, Pemkab Klungkung optimistis target pembangunan daerah dapat terealisasi secara inklusif dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi krama Bumi Serombotan. (Sta/Kab).
