Redaksi
Senin, 27 April 2026 10:34 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali Wayan Koster melontarkan kritik keras terkait ketimpangan antara kontribusi ekonomi Bali terhadap nasional dengan dukungan infrastruktur yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus KADIN Bali masa bakti 2025-2030 di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Koster menyebut, pertumbuhan jumlah kendaraan di Pulau Dewata yang tidak dibarengi dengan perluasan jalan telah memicu kemacetan parah di berbagai titik. Kondisi ini dinilai mengancam citra pariwisata Indonesia di mata internasional.
Data yang dipaparkan Koster cukup mencengangkan. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 7,05 juta jiwa dan rata-rata belanja 1.522 dollar AS per kunjungan, perputaran uang di Bali mencapai Rp 176 Triliun.
“Angka tersebut mencakup 55 persen dari total devisa yang dihasilkan Indonesia dari sektor pariwisata. Namun, fiskal Bali tidak mampu menyelesaikan masalah infrastruktur sendiri. Seharusnya Pusat menutup kekurangan ini karena kontribusi Bali sangat besar,” tegas Koster.
Ia menambahkan, buruknya konektivitas darat menuju Bali Barat (Jembrana), Bali Utara (Buleleng), dan Bali Timur (Karangasem) menjadi faktor utama ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Merespons kegelisahan tersebut, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah daerah. KADIN berencana menyusun Strategic Paper yang berisi hitungan rinci kebutuhan infrastruktur Bali untuk disodorkan kepada Pemerintah Pusat.
“Kadin Indonesia bersama Provinsi Bali akan menghitung berapa kebutuhan infrastruktur dan di mana saja titiknya. Kita ingin sampaikan ke Pusat bahwa return on investment-nya bagus dan dampaknya ke ekonomi nasional sangat besar,” jelas Anindya.
Dalam acara tersebut, I Made Ariandi kembali resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum KADIN Bali untuk masa bakti 2025-2030. Koster berharap kepengurusan baru ini menjadi mitra strategis dalam melobi Komisi V DPR RI dan kementerian terkait demi percepatan pembangunan infrastruktur di Bali. (Rls-Kab).
