Redaksi
Jumat, 10 Juli 2026 10:12 WITA
.
2 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (9/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini secara khusus membahas percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Pulau Dewata, dengan fokus utama pada rencana pengembangan Pelabuhan Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa realisasi fisik Pelabuhan Kusamba sudah sangat mendesak (urgent) untuk segera diwujudkan oleh pemerintah pusat. Keberadaan pelabuhan ini dinilai tidak hanya memperkuat konektivitas jalur tol laut nasional dalam mengurai kepadatan lalu lintas di Bali, melainkan menjadi kunci utama untuk memangkas rantai distribusi logistik ke wilayah Kepulauan Nusa Penida.
“Saat ini tingkat inflasi di Nusa Penida cukup tinggi akibat biaya logistik. Jika Pelabuhan Kusamba terwujud, pendistribusian bahan pokok dan material ke Nusa Penida akan jauh lebih lancar, sehingga harga-harga di sana bisa ditekan dan setara dengan Klungkung daratan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Gubernur Wayan Koster,” papar Bupati Made Satria.
Aspirasi mendasar dari masyarakat Bumi Serombotan ini mendapat respons positif dari pusat. Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menyatakan dukungan penuh dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk memasukkan rencana pembangunan Pelabuhan Kusamba ke dalam program prioritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Ini menyangkut hajat hidup dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Nusa Penida, jadi kami jadikan prioritas. Saya minta seluruh proses administrasi segera dipersiapkan agar Pemkab Klungkung bisa langsung berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Perhubungan,” tegas Menhub Dudy Purwagandhi.
Melalui komitmen ini, Pemkab Klungkung diharapkan segera merampungkan pemenuhan dokumen serta pembebasan lahan teknis agar penganggaran fisik dari pusat bisa segera dikucurkan demi kesejahteraan masyarakat kepulauan. (Sta-Kab).
