Redaksi
Jumat, 17 Juli 2026 19:32 WITA
.
2 menit membaca
KLUNGKUNG, KABARBALI.ID – Pengusutan dugaan kebocoran retribusi pariwisata di kawasan Nusa Penida mendapat dukungan tegas datang dari lembaga legislatif melalui Anggota DPRD Kabupaten Klungkung, AA Gde Sayang Suparta.
Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan pihaknya siap memberikan back up 100 persen kepada masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dan mengusut tuntas indikasi penyimpangan pemungutan retribusi wisatawan tersebut.
“Saya sependapat sekali. Kami di DPRD pun sejak lama punya kecurigaan kebocoran ada di sana. Apabila ada pihak-pihak yang mengambil inisiatif untuk melaporkannya, kami malah sangat mendukung. Kami siap back up 100 persen,” tegas Gung Sayang, Jumat (17/7/2026).
Minta Polsek Nusa Penida Serius & Ajak Warga Awasi Lapangan
Suparta yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Klungkung meminta Polsek Nusa Penida menangani pengaduan warga ini secara transparan dan profesional. Pasalnya, penerimaan retribusi pariwisata merupakan salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung yang diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur.
“Kalau terus-menerus terjadi kebocoran, kapan kita bisa maksimal melakukan perbaikan jalan untuk Nusa Penida? Kami di DPRD sudah bertekad seluruh retribusi yang masuk harus dimanfaatkan 100 persen untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di Nusa Penida,” cecarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat Nusa Penida saling bahu-membahu mengawasi proses pemungutan tiket di pelabuhan maupun pintu masuk destinasi. “Jika ada oknum petugas bermain atau terbukti melakukan pungutan liar (pungli), wajib ditindak tegas sesuai hukum,” tambahnya.
Penguatan Regulasi Perda Nomor 8 Tahun 2023
Guna menutup celah kebocoran di masa depan, DPRD Klungkung saat ini sedang mengebut pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dari sisi regulasi, kami sedang melakukan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023. Regulasi ini akan segera kami tetapkan agar tata kelola dan penerimaan retribusi bisa jauh lebih optimal dan transparan,” jelas Suparta. (Sta-Kab).
