Redaksi
Rabu, 9 September 2026 09:42 WITA
.
3 menit membaca
GIANYAR, KABARBALI.ID – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Ketut Astawa Suyasa, yang didaulat membacakan dokumen PU dari seluruh fraksi.
Empat fraksi di DPRD Gianyar, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Demokrat Bersatu, memberikan sejumlah saran, apresiasi, serta catatan kritis terkait prioritas anggaran daerah.
Mengawali pembacaan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi komitmen Pemkab Gianyar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan melalui Program Biaya Kesehatan Gratis (BK).
Namun, fraksi banteng menyoroti penonaktifan sejumlah kepesertaan KIS PBI dari Pemerintah Pusat serta berkurangnya cakupan jaminan BPJS Kesehatan terhadap obat-obatan dan tindakan medis.
“Kami berharap tidak ada masyarakat Gianyar yang kehilangan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak melalui skema PBI APBD maupun Program BK,” ujar Ketut Astawa Suyasa saat membacakan PU Fraksi PDI Perjuangan.
Selain kesehatan, PDI Perjuangan juga menyambut positif pembangunan Sport Center di Desa Babakan, Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar, serta penanganan infrastruktur jalan kabupaten.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian pada efektivitas program beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Golkar menyoroti masih adanya mahasiswa penerima yang belum menerima pencairan Beasiswa untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar mempertanyakan alasan penurunan target pendapatan retribusi daerah sebesar 8,22 persen dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 serta mendesak penjelasan terkait alokasi anggaran perbaikan jaringan irigasi pertanian.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana sangat luar biasa. Namun, kami berharap persoalan keterlambatan beasiswa, kemampuan pembayaran utang daerah, retribusi, serta kebutuhan irigasi mendapat perhatian serius,” papar Astawa Suyasa membacakan PU Fraksi Golkar.
Dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Demokrat Bersatu, menekankan pentingnya transparansi serta ketepatan sasaran anggaran.
Fraksi Gerindra secara khusus meminta kejelasan mengenai progres fisik, realisasi anggaran, hingga target penyelesaian proyek strategis Sport Center Desa Babakan dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar.
Sedangkan Fraksi Demokrat Bersatu mendesak agar Perubahan APBD 2026 benar-benar diprioritaskan untuk pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, serta reformasi birokrasi.
“Kami berharap Perubahan APBD 2026 benar-benar pro-rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan krama Gianyar,” pungkas Astawa Suyasa menutup sidang. (Tut-Kab).
