Redaksi
Selasa, 9 Juni 2026 10:05 WITA
.
3 menit membaca
DENPASAR, KABARBALI.ID – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa cetak biru pembangunan Pulau Dewata wajib dilakukan secara terintegrasi dan kolektif dengan membuang jauh-jauh ego sektoral antarwilayah. Bali harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh agar akselerasi pembangunan merata di seluruh kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Rakor strategis ini fokus membahas evaluasi capaian makro ekonomi, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, serta penurunan angka stunting.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota secara parsial. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah satu kesatuan Bali,” tegas Gubernur Koster di hadapan para kepala daerah.
Dalam paparan datanya, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 5,82 persen. Untuk tahun anggaran 2026, jajaran pemerintah daerah memasang target eskalasi yang lebih optimistis, yakni menyentuh angka 6,10 persen.
Guna mengamankan target tersebut, Koster menginstruksikan penguatan lima sektor fundamental pembentuk struktur PDRB Bali, meliputi pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi-pergudangan, serta sektor akomodasi makan minum (akmamin).
Ia pun mengapresiasi para bupati dan wali kota yang kini telah menyusun dokumen kebijakan strategis berbasis data (data-driven policy) serta pemetaan potensi lokal yang riil di lapangan. Salah satu target jangka pendek yang dibidik adalah menekan angka kemiskinan makro Bali dari 3,42 persen menjadi berada di level kisaran 3 persen.
Salah satu poin krusial yang digarisbawahi dalam rakor ini adalah pemanfaatan kapasitas fiskal daerah. Koster meminta daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi dan kapasitas fiskal longgar—seperti Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar—untuk ikut serta menyokong pembiayaan infrastruktur di wilayah lain melalui skema kerja sama antardaerah.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar saja. Jika satu wilayah mengalami masalah dan viral negatif di media, yang terdampak buruk adalah pariwisata Bali secara keseluruhan. Kita semua yang rugi,” ujarnya.
Untuk itu, kebijakan transfer anggaran daerah sebesar 10 persen dari provinsi ke kabupaten/kota dipastikan tetap bergulir dan akan ditingkatkan porsinya mulai tahun anggaran 2026 ini.
Di sektor ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, Gubernur asal Desa Sembiran ini mendorong optimalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di tiap wilayah. Perumda ditugaskan memotong rantai pasok agar produk pertanian, perikanan, dan peternakan lokal dari wilayah penyangga dapat diserap langsung oleh industri perhotelan dan restoran di Badung, Gianyar, dan Denpasar.
Langkah mitigasi ini dibarengi dengan instruksi pengetatan izin alih fungsi lahan komoditas pertanian produktif dan kawasan hijau. Pemberian perizinan pembangunan akomodasi pariwisata baru (hotel dan restoran) juga diperintahkan untuk dilakukan secara selektif dan ketat.
Di akhir arahannya, Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali secara reguler menggelar forum sinkronisasi program dengan pemkab/pemkot memasuki triwulan ketiga, demi mempercepat realisasi penyerapan APBD di masyarakat. (Rls-Kab).
