Redaksi
Selasa, 9 Juni 2026 08:45 WITA
.
3 menit membaca
BANGLI, KABARBALI.ID – Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giriprasta, menegaskan bahwa predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Menurutnya, status KLA harus mampu menghadirkan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara nyata hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat terkecil.
Penegasan tersebut disampaikan Seniasih saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Senin (8/6/2026). Agenda ini diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali.
“Kita tidak boleh hanya mengejar predikat. Yang paling penting adalah memastikan hak-hak anak benar-benar terpenuhi dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat dirasakan hingga tingkat keluarga dan masyarakat,” ujar Ny. Seniasih Giriprasta di hadapan jajaran perangkat daerah dan Gugus Tugas KLA Bangli.
Seniasih menjelaskan, indikator keberhasilan penyelenggaraan KLA tidak boleh diukur semata-mata dari capaian administratif maupun piagam penghargaan yang diperoleh daerah. Substansi utama dari kebijakan ini adalah sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak konkret bagi tumbuh kembang anak.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan Forum PUSPA di tingkat daerah sebagai mitra strategis pemerintah. Kemitraan ini dinilai penting untuk menjangkau persoalan sosial akar rumput yang kerap tidak terdeteksi melalui mekanisme formal birokrasi.
Lebih lanjut, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Forum Anak, Forum GenRe, PKK, organisasi perempuan, desa adat, dunia usaha, hingga media massa harus diperkuat. Elemen-elemen ini diposisikan sebagai garda terdepan dalam mencegah berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain masalah proteksi fisik, Seniasih juga mengingatkan adanya tantangan baru yang dihadapi generasi muda di era digital. Masifnya pengaruh media sosial dan lompatan teknologi informasi menuntut peran keluarga untuk lebih aktif memberikan pendampingan.
“Anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergotong royong dan hadir bersama untuk memastikan anak-anak Bali tumbuh sehat, aman, berkarakter, serta memiliki masa depan yang baik,” katanya menambahkan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, mengamini bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, maupun perlakuan salah lainnya. Sosialisasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan di Bangli.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli, wilayah ini mencatatkan tren positif dalam penyelenggaraan KLA. Setelah berhasil meraih predikat Pratama selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meningkatkan statusnya menjadi predikat Madya pada tahun 2024 lalu.
Peningkatan klaster ini didukung oleh penguatan berbagai program, antara lain:
• Optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak.
• Perluasan rintisan sekolah ramah anak dan fasilitas kesehatan ramah anak.
• Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
• Penguatan peran Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor (2P).
Pemerintah Kabupaten Bangli menyatakan telah mengintegrasikan program perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bentuk investasi jangka panjang. Melalui komitmen ini, seluruh peserta sosialisasi sepakat untuk mempercepat pemenuhan hak anak demi menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang optimal di Bumi Dawang. (Rls-Kab).
